"JAWA BARAT"

JAWA BARAT - INDONESIA: SEJARAH SINGKAT 


Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan.



1.1 Sejarah perekonomian jawa barat
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memilki perkembangan investasi yang cukup tinggi, itu karena Jawa Barat memilki keuntungan mendukung berbagai aspek termasuk posisi geografis yang berbatasan dengan DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Selain itu, Jawa Barat memilki kawasan industri yang paling banyak di Indonesia 24 daerah dengan total luas 12.454 ha yang semua dapat memilki dampak positif pada pertumbuhan investasi nya
Provinsi Jawa Barat memilki keanekaragaman potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang bagi pertumbuhan investasu, serta berbagia produk yang lebih unggul dari kabupaten di Jawa Barat. Potensi dan peluang investai yang ada perlu di sebarluaskan dan di promosikan keberadaanya bagi dunia usaha. Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat.PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 milyar (US$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk yang besar, PDB per kapita Jawa Barat adalah Rp. 5.476.034 (US$644.24) termasuk minyak dan gas, ini menggambarkan 82,4 persen dan 86,1 persen dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21 persen termasuk minyak dan gas 4,91 persen termasuk minyak dan gas, lebih baik dari Indonesia secara keseluruhan. (US$1 = Rp. 8.500,-).



1.2 Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat
  Arah Pendapatan Daerah
Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sumber penerimaan daerah terdiri atas :
1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
2.  Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3.   Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun (2003-2008), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 21,86%, Struktur penerimaan yang cukup kokoh ini walaupun demikian tetap menyimpan peluang untuk mengalami keguncangan, apabila PAD mengalami penurunan yang drastis, sementara Dana Perimbangan tidak terlalu besar. Artinya perlu dilakukan upaya untuk selalu menjaga penerimaan PAD dan tingkat pertumbuhannya, agar kapasitas pembangunan daerah tetap terjaga. Seandainya penerimaan pajak mengalami penurunan atau relatif konstan, maka hal ini dapat menjadi ancaman bagi kapasitas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

     Di Kawasan Jabar Selatan Sarana Pendongkrak PAD Layak Ditambah

DPRD Jabar, dalam mendorong peningkatan PAD secara kontinu terus melakukan pemantauan atas kinerja lembaga yang dinilai memberikan sumbangsih atas pencapaian PAD. Untuk kepentingan hal tersebut, telah dilakukan pemantauan melalui kunker ke beberapa cabang bjb dan UPPD. Salah satu yang ditinjau yaitu yag berlokasi di Jabar Selatan masing-masing di Palabuhanratu dan Cianjur untuk bjb dan UPPD yang berlokasi di Palabuhanratu. Dari kunker diperoleh laporan tentang kinerja dua lembaga penghasil PAD tersebut.

Dari sisi kinerja, kedua lembaga penghasil PAD dinilai masih perlu meningkatkan kinerjanya dan untuk mengejar pencapaian kinerja diperlukan sarana tambahan berupa ditambahnya jaringan pelayanan. Hal demikian, diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Jabar, Helmi Attamimi dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (4/3).

Menurut Helmi, sebagaimana dilaporkan oleh pihak bjb cabang Palabuhanratu, sepanjang tahun 2010 jumlah penerimaan bunga giro Rp.2.820.446.960 dan total penerimaan bunga deposito sebesar Rp.9.140.034.244.Penghimpunan DPK sebesar Rp.184,131 dari target
Rp.463,000 miliar dengan rinciannya : giro sebesar Rp.54,516 miliar dari target sebesar Rp.183 miliar, tabungan Rp.52,146 miliar dari target Rp.80 miliar, deposito realisasi Rp.77,469 miliar dari target Rp200 miliar.

Untuk kinerja  penyaluran kredit : kredit konsumtif sebesar Rp.348,111 juta dari target Rp.404,983 juta, kredit produktif sebesar Rp.120,311 juta dari target Rp.218,067 juta. Volume kredit Rp.468,422 juta dari target Rp.623,050 juta, NPL gross 2,91% dari target 1,00%.Rasio keuangan  BOPO 66,14%, NPL gross 2,91%.

Selanjutnya, di bjb cabang Cianjur, kinerja yang dicapai dalam tahun 2010, DPK sebesar
Rp.285.525.671.277, dengan rincian giro Rp.111.845.827.587, tabungan Rp.98.037.722.093 dan deposito Rp.75.642.121.597. Jumlah kredit Rp.sebesar 746.406.173.333, jumlah aset sebesar Rp.833.109.759.958.00. Jaringan kantor KCP dan kantor kas 1, jumlah mesin ATM 10.

Sementara itu, di UPPD VI Palabuhanratu, dalam kurun waktu tahun 2010,  pendapatan yang berhasil diperoleh : Pajak Daerah bersumber dari PKB, BBNKB I, BBNKB II, P3ABT dan P3APER, jumlahnya sebesar Rp.40.922.806.739 dari target Rp.31.640.340.037. Rinciannya : PKB Rp.14.435.716.800 dari target Rp.13.648.489.400, BBNKB I Rp.25.716.746.000 dari Rp.17.311.560.000 , BBNKB II Rp.361.226.000 dari target
Rp.268.003.000 , P3ABT Rp.14.836.400 dari target Rp.12.215.700 dan P3APER Rp.394.281.539 dari target Rp.400.071.937.

Adanya pencapaian kinerja tersebut, jelas Helmi nampaknya peran bjb sebagai lembaga perbankan yang diharapkan dapat secara maksimal menggerakkan sektor riil belum tercapai. Hal tersebut, salah satunya dibuktikan dengan pencapaian target kredit produktif yang belum mencapai target.

Belum tercapainya target tersebut, dilatarbelakangi oleh luasnya wilayah di kawasan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur pada khususnya serta kawasan Jabar selatan pada umumnya, sarana layanan berupa Kantor Cabang Pembantu (KCP) harus ditambah.

Keberadaan bjb yang kini telah menjadi bank nasional, dituntut bisa menambah sarana tersebut, paling tidak ada KCP sampai ke tingkat kecamatan. Jika hal tersebut, masih belum dilakukan keseluruhan, bisa menggandeng BPR mengingat bjb sebagaimana telah dibuat regulasi berupa Perda, mempunyai saham di BPR sebesar 51%. Hal tersebut, dapat beimplikasi pada kerjsama meningkatkan pelayanan ke daerah pelosok apalagi BPR telah ada beroperasi sampai ke tingkat Kecamatan.

Tentang kinerja UPPD, dari pencapaian kinerja masih bertumpu atau mengandalkan pada pajak yang diperoleh dari kendaraan baru. Terkait dengan hal tersebut, ke depan penggalian potensi pajak tidak terbatas pada pajak tersebut, tetapi bisa menggarap ke jenis pajak lainnya, diakui untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dilaporkan oleh pihak UPPD setempat menemui kendala yaitu jauhnya jarak antara pembayar pajak dengan UPPD. Untuk mengatasi hal tersebut, ujar Helmi UPPD membuat kerjasama dengan KCP bjb dan BPR untuk melayani pembayaran pajak. 


1.Hambatan-Hambatan dalam Prosedur Verifikasi Internal Surat  Pertanggungjawaban pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Adapun hambatan yang ditemui dalam Prosedur Verifikasi Internal Surat   Pertanggungjawaban pada BAPEDA Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:
1)      Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan masih banyak terjadi kesalahan seperti kesalahan dalam pemberian nomor urut dan tanggal kejadian atau transaksi.
2)      Dalam SPJ yang diajukan buku pajak PPN atau PPh tidak sama dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu.
3)      Keterlambatan penyerahan SPJ dari bendahara pengeluaran pembantu pada bendahara pengeluaran yang seharusnya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya dan mengakibatkan keterlambatkan juga penyampaian SPJ kepada PPK oleh bendahara pengeluaran yang seharusnya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
4)      Kurangnya koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dokumen-dokumen anggaran belanja.
5)      SDM yang kurang menguasai aplikasi terhadap peralatan penunjang, misalnya computer. Disebabkan pendidikan yang rendah atau kemampuan dalam praktik pengoperasian alat yang kurang baik. Sehingga sering terjadinya kesalahan dalam pengetikan seperti adanya kesalahan dalam pengetikan seperti adanya kesalahan pencatatan angka sejumlah uang.
1.3  PRODUK UNGULAN JAWA BARAT     

Kopi dan jagung jadi produk unggulan Kab. Bandung

SOREANG (bisnis-jabar.com): Sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung telah mengembangkan program unggulan untuk komoditas jagung dan kopi.
Tisna Umaran, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, mengungkapkan setidaknya 10 kecamatan di wilayah tersebut telah memiliki program unggulan pengembangan agribisnis kopi, di antaranya Kecamatan Pacet, Soreang, Ciwidey, Cilengkrang, Cimenyan, Paseh, Ibun, Ciparay, Pangalengan, dan Arjasari.
Adapun pengembangan komoditas agribisnis jagung akan dilakukan di sembilan kecamatan, yakni Soreang, Kutawaringin, Cileunyi, Cilengkrang, Cicalengka, Cikancung, Nagreg, Ciparay, dan Arjasari.
“Kami sangat mendukung pengembangan kedua komoditi tersebut karena iklim di daerah tersebut sangat mendukung dalam pengembangan kopi dan jagung,” ujarnya, hari ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, kata dia, ke depan akan memperluas pengembangan produk unggulan setiap kecamatan.
Selain jagung dan kopi, pihaknya akan menambah jenis komoditas lainnya, seperti stroberi dan pengembangan hortikultura organik.(Roberto Purba)


1. SUMBANGAN TERHADAP PAD 

PAD terhadap PDRB, diketahui bahwa ada 12 provinsi (41,37%) yang mempunyai nilai elastisitas 1. Setiap perubahan PDRB di 12 provinsi tersebut sensitif terhadap perubahan/peningkatan PAD. Sementara di 17 provinsi lain (58,62%), perubahan PDRBnya tidak cukup mempengaruhi peningkatan PAD. Bagi daerah dengan elastisitas < 1 patut diduga nilai tambah PDRB-nya lebih banyak keluar dari daerah tempat kegiatan perekonomian tersebut diselenggarakan. PAD, secara umum provinsi-provinsi di Kawasan
Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibanding provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Provinsi yang mempunyai sumberdaya alam melimpah tidak serta merta memiliki kinerja PAD yang baik.Berbagai upaya telah dilakukan daerah untuk meningkatkan kemampuan
keuangan daerah dan mendorong potensi ekonomi lokal, melalui peningkatan
PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya.
            Kerangka Analisis
Dalam kajian ini digunakan sejumlah parameter, yaitu:
1. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui Ukuran Elastisitas, Share, dan
     Growth.
      Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan
     PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap
     perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan share merupakan rasio PAD
     terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur
     seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan
    pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan
   keuangan daerah. Dan growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari
   tahun i-1.
2. Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran
   dan Metode Indeks
   Yang dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta
   kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran
 nilai growth dan share. Dengan nilai growth dan share maka masing-masing


1.5 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAERAH

faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Metoda yang digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat).
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan strategi dengan menggunakan metoda analisis SWOT yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat kelompok strategi), yaitu :

1.  Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan  peluang;
 a.     Tingkatkan Pelaksanaan SOPD;
 b.    Tingkatkan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Simplikasi KISS) antar bidang;
 c.     Tingkatkan keterlibatan stakeholders dalamperumusan kebijakan dan teknis;
d.     Mengoptimalkan peran pejabat struktural dan semua pegawai   untuk memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM;
e.   Tingkatkan kondisi kerjasama dengan Organisasi   Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Wilayah IV;
  f.        Mantapkan dan tingkatkan iklim kerja internal intensif;
 g.   Tingkatkan kualitas kinerja  para pegawai;                                              
 h.     Tingkatkan kemampuan SDM melalui diklat fungsional danteknis substansial, seminar, lokakarya, dsb;
 i.        Tingkatkan keimanan dan ketaqwaan SDM melalui kegiatan-kegiatan keagamaan;
 j.       Tingkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah  OPD), serta instansi Pusatmaupun Daerah;
 k.     Tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi dansarana lainnya  untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

2.     Strategi menggunakan Kekuatan untuk Mencegah dan Mengatasi Ancaman;
a.      Lakukan pengkajian tentang TUPOKSI ;
b.  Tingkatkan koordinasi/dialog/negosiasi/kerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD), Kabupaten/Kota dan Stakeholders ;
c.  Mantapkan pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas hasil kerja;
d. Tingkatkan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan perkembangan IPTEK dan berdasarkan amanah.

3.   Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
a.Tingkatkan keterlibatan stakeholders dalam pemecahan masalah pembangunan ;
b  Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan fungsional dan substansif, seminar, lokakarya, dsb ;
c.      Kembangkan need assessment dalam rekruitmen pegawai ; 
d.    Budayakan sistem reward-punishment;
e.      Tingkatkan efektivitas sistem pengendalian dan evaluasi;
f.      Tingkatkan pemanfaatan sisteminformasi untuk mendukung       pelaksanaan program kegiatan ;
g.      Manfaatkan keberadaan institusi pusat yang ada di wilayah untuk bersama-sama turut mendukung program pembangunan daerah;
4.     Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi
     Ancaman;
a.    Optimalkan partisipasi stakeholders dalam reposisi perencanaan tingkat provinsi;
b.      Apresiasikan produk perencanaan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta dunia usaha;
c.     Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan  fungsional dan substansif, seminar, lokakarya, dsb;
d.     Kembangkan need assessment dalam rekrutmen pegawai.
Setelah dilakukan analisa sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu strategis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, adalah sebagai berikut  :
1.  Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan antar level Pemerintahan, yaitu Provinsi dengan Kabupaten dan Kota di Wilayah IV.
2.   Koordinasi antar Pemerintahan dengan Multi Stakeholder.
3.   Optimalisasi dan penguatan peran Badan Koordinasi  Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV.
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau disebut juga Renstra Organisasi Perangkat Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah,adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013.       
Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV adalah merupakan pedoman dan arah bagi seluruh komponen Badan KoordinasiPemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, oleh karena itu segenap kemampuan dan loyalitas segenap komponen Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV harus dicurahkan dan ditingkatkan didalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam Renstra ini.
Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya bersinergis, integralistik, holistik dengan pelaku pembangunan lainnya serta didukung dengan suatu sikap dan tindak yangs eiring di dalam merealisasikan program dan kegiatan, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik.
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Tahun 2008 – 2013, sangattergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pelaku pembangunan di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008 – 2013.

KETUA DAN WAKIL GUBERNUR
ketua gubernur

         
wakil gubernur





H. Ahmad Heryawan, Lc. (lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 19 Juni 1966; umur 44 tahun) adalah seorang politikus Indonesia. Ia adalah Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2008-2013 sebagai calon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan wakilnya Dede Yusuf, pemeran Indonesia dan anggota DPR dari PAN, yang diusung oleh partainya sendiri. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Umat Islam (PUI) (2004-sekarang), Heryawan menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2004-2009. Pendidikan dari tingkat SD sampai dengan SMA diselesaikan di Sukabumi, sedangkan tingkat sarjana diselesaikan di Fakultas Syariah LIPIA Jakarta pada tahun 1992.
Selain sebagai politikus dan muballigh, Heryawan pernah aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi (sebelum menjadi anggota DPRD DKI Jakarta tahun 1999). Saat ini ia juga aktif membina di beberapa yayasan yang bergerak di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.


Sumber : http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/kelembagaan/perangkat_daerah/detail_perangkat_daerah/31
   15peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pad-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah__20081123002641__14
    http://bisnis-jabar.com/berita/kopi-dan-jagung-jadi-produk-unggulan-kab-bandung.html